DINASKOMINFO KAB. BELU—Senin (02/09) Menjelang Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu Periode 2019 - 2024 hari Senin tanggal 09 September 2019 mendatang, berbagai persiapan telah di lakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Belu. Sekertaris Dewan -Servasius Boko Helamau, SE, M.Si, mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan-persiapan pelantikan bagi anggota MALANG Ike Kisnawati adalah anggota DPRD Kota Malang hasil Pergantian Antar Waktu ( PAW) yang dilantik pada Senin (10/9/2018). Di usianya yang masih 27 tahun, Ike menjadi anggota DPRD Kota Malang termuda. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lahir pada 23 Januari 1991. Di usia 23 tahun, ia mencalonkan diri sebagai anggota Deprov Dalam rangka pelantikan Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024 Sekretariat DPRD Sulut telah melaksanakan latihan gladiresik, Selasa (3/9/2019) kemarin. Jadi agar tiba di hari H Senin, tanggal 9 September 2019, pada prinsipnya DPRD kesiapannya sudah matang, kalian (wartawan) liat sendiri, kami sedang melakukan latihan gladiresik, ucap Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Dalampersiapan pelantikan, Mononutu menjelaskan, jika Sekretariat DPRD telah menggelar rapat persiapan pelantikan anggota dewan yang baru. "Untuk persiapan pelantikan, telah digelar rapat dengan staf,Kepala Sub Bagian (Kasub) serta sejumlah Kepala Bagian (Kabag) dilingkungan Sekretriat terkait dengan persiapan pelaksanaan pengambilan sumpah MINAHASA Pemkab Minahasa dan Sekretariat DPRD Minahasa kembali mematangkan pelaksanaan Pelantikan Anggota Terpilih DPRD Minahasa periode 2019 - 2024, Rabu (04/09/2019).. Rapat ini langsung dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Minahasa DR Denny Mangala MSi, Sekretaris DPRD Kab Minahasa Siby Sengke SSos MSi dan dihadiri Kabag Persidangan Ricky Laloan SH DOMPUArena pelantikan dan pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Dompu yang baru terpilih kini mulai dipersiapkan. Lapangan Beringin, komplek kantor Bupati Dompu akan mencatat sejarah baru. Sebab untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan ke 30 orang anggota DPRD Kabupaten Dompu. Sejak Jumat (27/09) pagi kemarin, sejumlah persiapan mulai 6fYzbke. Bangkalan, - Polres Bangkalan masih mendalami kemungkinan ada tersangka baru terkait carok massal yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang terjadi pada Minggu 4/6/2023. Kasus yang diduga bermula dari senggolan motor di pasar itu, merembet hingga insiden yang menewaskan satu orang dan membuat tujuh orang luka berat itu. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan pihaknya masih memeriksa saksi lain, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Sebab informasi di lapangan menyebut, diduga ada keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam kasus carok massal ini. "Soal dugaan adanya keterlibatan anggota DPRD Bangkalan masih kita selidiki juga ya. Nanti kalau berkasnya lengkap, juga kami sampaikan," kata AKBP Febri Rabu, 7/6/2023. Sebelumnya, polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial H. Status itu ditetapkan setelah tersangka menjalani pemeriksaan intensif selama tiga hari. "Tersangkanya baru satu orang, berinisial H warga Desa Tanah Merah Laok. Kita tetapkan karena yang bersangkutan ada di lokasi kejadian, dan sudah memenuhi unsur," kata AKBP Febri Isman Jaya. Hasil penyelidikan polisi, sementara motif carok massal ialah karena senggolan motor yang berujung carok massal dua kelompok. "Motif ya cuma bersenggolan motor saja," katanya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penjagaan pada 4 korban carok massal yang dirawat di RSUD Syamrabu Rato Ebuh Bangkalan, Jawa Timur. "Soal berapa senjata tajam, masih kita kumpulkan ya, nanti itu kita sampaikan," imbuh Febri. Diberitakan sebelumnya, Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit Dananjaya pada Senin 5/6/2023 juga mendalami apakah isu Pemilihan Kepala Desa Pilkades juga menjadi salah satu pemicu carok massal. Warga diminta untuk tidak berspekulasi. Menurutnya, polisi juga masih terus menghimpun keterangan saksi-saksi di lapangan. "Soal kaitan Pilkades juga masuk dalam penyelidikan. Tapi isu ini belum bisa dikonfirmasi. Masih didalami," imbuh AKP Bangkit Dananjaya. Saksikan live streaming program-program BTV di sini Kasus Carok Massal, Polres Bangkalan Menetapkan 8 Tersangka NUSANTARA Carok Massal di Bangkalan, Sosiolog Sebut Politik Tingkat Desa Kerap Picu Perpecahan NUSANTARA Fenomena Carok Bergeser, Sosiolog Dulu karena Masalah Wanita, Kini Perebutan Kekuasaan NUSANTARA Mengenal Celurit Madura, Senjata para Blater si Jago Carok NUSANTARA Golongan Tertinggi Blater si Jago Carok Berasal dari Kalangan Santri NUSANTARA Akademisi Carok Itu Satu Lawan Satu, Kalau Massal Penganiayaan Bersenjata NUSANTARA Jakarta - Sebagai presiden terpilih, Joko Widodo telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta ke DPRD sebelum dilantik pada 20 Oktober. Meski waktu kian mepet, anggota DPRD DKI yang bertugas membahas pengunduran diri itu masih sibuk dengan persiapan kelengkapan dewannya."Kami baru akan paripurna pimpinan dewan dan fraksi-fraksi besok. Setelah itu diserahkan ke Depdagri Departemen Dalam Negeri, kalau sudah disahkan baru bahas komisi-komisi dan itu baru akan membahas pengunduran diri Pak Jokowi," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang dengan detikcom, Minggu 14/9/2014.Dalam rapat paripurna yang akan digelar Senin 15/9 besok, Prasetyo juga akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Prasetyo menyatakan lobi politik untuk memuluskan proses pengunduran diri Jokowi sudah berjalan. Namun, rapat pembahasan pengunduran Jokowi sebagai gubernur baru bisa dilakukan jika seluruh alat kelengkapan dewan seperti tata tertib, pimpinan dewan, fraksi serta komisi di DPRD sudah disahkan Menteri Dalam Negeri. Saat dilantik pada Agustus lalu, Ketua DPRD sementara dari PDIP, Jhonny Simanjuntak, menyatakan persiapan kelengkapan DPRD akan dikebut dan diupayakan selesai dalam waktu 1 minggu. Namun, dari pelantikan tersebut hingga hari ini, persiapan kelengkapan DPRD ini sudah berjalan 2 minggu namun belum juga selesai. Meski dinilai laju kerja anggota DPRD cukup lambat, Prasetyo menyatakan seluruh proses di DPRD sudah berjalan sesuai jadwal. Namun, ia hanya menjelaskan tahapan perencanaan kegiatan tapi tak menjelaskan secara detail kapan rapat-rapat tersebut akan dilaksanakan."Yang penting pengunduran diri Pak Jokowi baru bisa setelah komisi resmi terbentuk. Tidak ada patokan waktu tapi yang pasti sebelum 20 Oktober pasti sudah selesai," menyatakan pembahasan pengunduran diri Jokowi sebagai gubernur hanya terhambat proses penetapan kelengkapan dewan. Tak ada hubungannya dengan ribut antara Ahok dan anggota DPRD."Urusan Ahok itu internal partai. Tak ada hubungannya dengan pengunduran Pak Jokowi," Jumat 22/8 lalu, Menteri Dalam Negeri Ganawan Fauzi menyampaikan harapannya agar anggota DPRD baru bisa bekerja cepat menyiapkan kelengkapan dewan. Hal ini agar proses pengunduran diri Joko Widodo tak terhambat untuk urusan internal DPRD."Setelah dilantik tanggal 25 Agustus nanti anggota dewan bisa langsung membentuk kelengkapannya seperti menentukan para pimpinan DPRD. Sehingga sebelum 20 Oktober sudah ada keputusan dari permohonan pengunduran diri yang diajukan beliau," kata Gamawan di kantor Kemenko pengunduran diri Jokowi dikirimkan ke DPRD pada 10 September 2014. Jauh hari terdengar santer bahwa politisi-politisi di DPRD akan menghambat pengunduran diri Jokowi tersebut. Baca Jokowi Versus DPRD DKI. bil/nrl Sangatta, IDN Times - Persiapan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kutai Timur Kutim periode 2019-2024 terus dimatangkan. Sekretariat DPRD Kutim saat ini terus berkoordinasi dengan jajaran Sekretariat DPRD Kaltim. Kabag Perundang-Undangan Fatah Hidayat mewakili Sekretaris DPRD Kutim Suroto, memimpin koordinasi dengan pihak provinsi. Didampingin Kasubag Persidangan dan Risalah membawa serta Bagian Hukum, dan turut serta Bagian Protokol DPRD Kutim tersebut membahas banyak hal mengenai persiapan ataupun aturan-aturan baru dalam pelantikan Persidangan, Fatah Hidayat menjelaskan, bahwa maksud koordinasi yang dilakukan ke tingkat Provinsi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi serta mendapatkan arahan mengenai prosesi pelantikan ataupun hal lainnya mengenai peraturan undang-undangan guna persiapan pelantikan nantinya.“Jadi tujuan kami pertama untuk mendapatkan arahan mengenai pelantikan, dan apa saja yang akan dilengkapi oleh dewan terpilih nantinya sebelum dilantik. Alhamdulillah, setelah ada penjelasan, kami sudah menyamakan persepsi, dan kami akan menyampaikan dahulu ke pimpinan Pak Sekwan,” ujar Kabag Persidangan Fatah Hidayat , Kamis 04/07/19.Selanjutnya mengenai beberapa perlengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh dewan terpilih Kutim tersebut. Dirinya mengaku masih menunggu keputusan KPU Kutai Timur untuk penetapan Dewan Terpilih periode 2019-2024.“Saat ini kami masih belum menerima hasil ketetapan oleh KPU, karena KPU sendiri masih menunggu apakah ada gugatan ke MK, dan untuk apa saja yang akan dipersiapkan dewan terpilih nantinya, kami sudah mulai membangun komunikasi mengenai hal tersebut” tukas Kabag Persidangan mengenai tanggal dan tempat pelantikan dirinya menjelaskan bakal melakukan prosesi sakral tersebut pada tanggal 14 agustus bertempat di Gedung DPRD Kutim.“InsyaAllah kalau tidak ada perubahan itu nanti tanggal 14 Agustus hari Rabu, untuk tempat nanti akan di gedung Sekretariat DPRD Kutim, namun kalau ada perubahan pastinya nanti akan komunikasikan lagi dengan yang bersangkutan” jelas Fatah Suasana di DPRD Solo jelang pelantikan Gibran-Teguh. Foto Dok. IstimewaGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa secara virtual dari gedung DPRD Solo, Jumat 26/2.Sementara itu, dalam undangan acara pelantikan dan serah terima jabatan yang disebar DPRD Solo, keluarga besar wali kota dan wakil wali kota diundang dalam acara tersebut. Keluarga besar dari pihak Gibran meliputi Presiden Jokowi, Ibu negara Iriana Jokowi, dan Kaesang Pangarep."Kami telah menyiapkan kuota undangan dan kursi khusus untuk tujuh orang bagi keluarga inti wali kota Gibran yang akan dilantik," ujar Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Kamis 25/2.Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kanan dan Teguh Prakosa kiri menggelar jumpa pers hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu 9/12. Foto Mohammad Ayudha/ANTARA FOTOIa menjelaskan menyediakan kursi bagi tamu keluarga inti wali kota dan wakil wali kota sudah sesuai aturan. Penerapan protokol kesehatan dengan memberikan jaga jarak kursi tamu merupakan hal yang wajib saat pelantikan."Soal Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan hadir atau tidak saat pelantikan Gibran di DPRD Solo, itu sudah ranah pribadi masing-masing," kata mengatakan dalam pelantikan ini hanya disediakan kuota 25 peserta. Jumlah ini sudah termasuk pasangan Gibran-Teguh yang akan dilantik beserta istri. Sementara itu, saat rapat paripurna sertijab diikuti 45 anggota DPRD Solo."Sesuai mekanisme aturan rapat paripurna di DPRD Solo harus diikuti semua 45 anggota dewan," kata menambahkan lokasi pelantikan dilakukan di Gedung Paripurna DPRD Solo karena pelantikan bersamaan dengan 17 kepala daerah kabupaten/kota di Jateng yang masa jabatannya sudah habis. Pelantikan dilakukan secara virtual langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo."Persiapan pelantikan sudah mencapai 100 persen. Tinggal dilakukan gladi bersih saja," tutup Budi. Teks foto Rapat Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019 - 2024 Bengkalis, Humas DPRD - Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019 – 2024 sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Banmus DPRD Bengkalis ditetapkan pada tanggal 16 September 2019. Pelantikan tersebut menyusul berakhirnya masa bhakti anggota DPRD periode 2014 – 2019. Untuk persiapan pelaksanaan pelantikan, Radius Akima selaku Sekretaris DPRD menggelar rapat bersama jajarannya, pada Senin 02/09/2019. Sekretaris DPRD Radius Akima menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan Pelantikan. Mengenai tempat pelantikan Radius mengatakan ada 2 tempat alternatif yaitu Gedung DPRD Bengkalis dan Gedung Cik Puan Bengkalis. Ia mengharapkan kepada seluruh jajarannya agar kegiatan pelantikan ini disusun sebaik mungkin sehingga pelantikan nanti berjalan sukses dan aman. “Kita sebagai panitia pelaksana harus kompak, saling berkoordinasi dan saling bahu membahu untuk mensukseskan acara ini”, Ujar Radius. Berdasarkan surat dari Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang usul peresmian anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2019, pada poin mekanisme pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2019-2024 poin a menyatakan bahwa pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan tahun 2019-2024 dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan tahun 2014-2019. [Ikuti Terus DPRD Bengkalis Melalui Sosial Media]

persiapan pelantikan anggota dprd